Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LBH-AP PP Muhammadiyah) bersama koalisi masyarakat sipil resmi melaporkan kasus pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang ke Bareskrim Polri. Langkah ini diambil setelah somasi terbuka yang dilayangkan pada Senin (13/1) tidak mendapatkan respons dari pihak terkait.
Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH-AP PP Muhammadiyah, Ghufroni, menyatakan bahwa pengaduan ini didasarkan pada temuan di lapangan dan informasi yang beredar di media sosial. “Kami menyampaikan pengaduan kepada Mabes Polri terkait adanya pemagaran laut yang dianggap misterius oleh banyak orang,” ujar Ghufroni di Mabes Polri, Jumat (17/1).
Pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Tangerang ini diduga merugikan para nelayan setempat, karena menghambat akses mereka ke laut lepas dan memaksa mereka menempuh rute yang lebih jauh untuk menangkap ikan.
Dalam surat pengaduan yang diserahkan, LBH-AP PP Muhammadiyah menyebutkan enam individu dan perusahaan yang diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut tersebut. Nama-nama ini diperoleh melalui penelusuran video yang beredar di media sosial. “Informasi ini kami kumpulkan dari media sosial agar penyidik bisa melakukan investigasi lebih dalam,” tambah Ghufroni.
Sebagai bukti tambahan, Ghufroni membawa potongan bambu yang diduga merupakan bagian dari pagar laut tersebut. Ia menjelaskan bahwa bambu itu diikat menggunakan paranet sehingga menciptakan penghalang di perairan.
LBH-AP PP Muhammadiyah berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak nelayan dan kelestarian lingkungan pesisir.
