NewsBhinneka.id – Beredar video beberapa warga Pandeglang dan dari berbagai daerah akan melakukan aksi penolakan PIK 2 hari ini. dalam video tersebut, tampak seorang pembicara yang mewakili warga pandeglang menolak pembangunan PIK 2. dalam orasinya, pria tersebut mengajak para ulana, organisasi amsyarakat, serta seluruh warga banten untuk menolak proyek strategis nasional (PSN) PIK 2.
Sebelumnya, Ribuan warga dari berbagai daerah di Banten berkumpul untuk melakukan aksi demonstrasi menolak proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Aksi ini berlangsung di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Para demonstran, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh masyarakat, perwakilan organisasi massa, dan kelompok seni bela diri tradisional Banten, menyuarakan penolakan mereka terhadap proyek yang dianggap merugikan lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) dari PIK 2 dan menghentikan segala bentuk pembangunan yang sedang berlangsung.
Salah satu tokoh yang vokal dalam aksi ini adalah Kholid Miqdar, seorang nelayan asal Kabupaten Serang. Dalam orasinya, Kholid menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan, namun menentang proses yang dianggap tidak adil dan merugikan rakyat. Ia menyoroti masalah seperti pengurugan aliran sungai, pemagaran laut, dan perusakan ekosistem mangrove yang terjadi akibat proyek tersebut.
“Kami meminta kepada pemerintah agar semua bentuk transaksi tanah, baik di darat maupun di lautan—baik yang sudah selesai maupun yang masih dalam proses—harus dibatalkan secara hukum,” ujar Kholid.
Aksi ini juga diwarnai dengan kehadiran ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Tangerang. Mereka turut menyuarakan penolakan terhadap proyek PIK 2 dan menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat lokal.
Meskipun sempat terjadi ketegangan, aksi demonstrasi berjalan dengan damai. Para peserta berharap pemerintah pusat segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan proyek yang dianggap merugikan tersebut dan memulihkan kondisi lingkungan serta hak-hak masyarakat yang terdampak.
